LegalJogja, Penting bagi para pengusaha untuk mengetahui aturan pajak CV karena hal ini berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan usaha. Peraturan perpajakan dapat mengalami perubahan, sehingga pemilik CV perlu memperbarui informasi dan memastikan pengelolaan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
CV atau Commanditaire Vennootschap merupakan bentuk badan usaha yang banyak digunakan untuk menjalankan usaha perdagangan, jasa, maupun kegiatan bisnis lainnya. Setelah CV didirikan dan menjalankan kegiatan usaha, terdapat kewajiban administrasi dan perpajakan yang perlu diperhatikan.
Jenis pajak yang harus dipenuhi tidak selalu sama untuk setiap CV. Kewajibannya bergantung pada kegiatan usaha, transaksi, status perpajakan, keberadaan karyawan, serta ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak tersebut.
Aturan Pajak CV
CV adalah jenis badan usaha yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban pajak seperti jenis subjek pajak lainnya. Pemilik pajak wajib mendaftarkan NPWP ke kantor pelayanan pajak jika telah menjadi pengusaha kena pajak.
Itulah alasan mengapa Anda diminta melampirkan NPWP sebagai salah satu syarat mendirikan CV. Anda akan dikenakan pajak jika omset usaha sudah mencapai 4,8 miliar per tahun. Besaran pajak yang harus dibayarkan harus dihitung secara mandiri menggunakan sistem self assessment.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam praktiknya, data perpajakan perusahaan juga dibutuhkan untuk mengurus administrasi usaha, bekerja sama dengan mitra bisnis, serta memenuhi kewajiban pelaporan.
Kewajiban pajak CV tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya omzet. Jenis transaksi, penghasilan kena pajak, pembayaran kepada karyawan atau pihak lain, serta status Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga dapat memengaruhi kewajiban yang harus dijalankan.
Apakah CV Bisa Menggunakan Tarif PPh Final UMKM 0,5%?
Tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet pernah menjadi salah satu fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan CV yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan sebelumnya, termasuk PP Nomor 55 Tahun 2022.
Namun, aturan tersebut mengalami perubahan melalui PP Nomor 20 Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan baru, CV tidak lagi termasuk kelompok wajib pajak yang dapat memulai penggunaan skema PPh Final UMKM 0,5% seperti sebelumnya. Terdapat ketentuan transisi bagi CV yang masih memiliki sisa masa fasilitas dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Karena itu, tarif pajak CV tidak boleh langsung ditentukan hanya dengan melihat apakah omzetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Perlu diperiksa juga kapan CV terdaftar, fasilitas yang pernah digunakan, masa pemanfaatan yang tersisa, dan ketentuan transisi yang relevan.
Apabila CV tidak memenuhi syarat untuk menggunakan PPh Final, penghitungan pajak penghasilannya mengikuti ketentuan umum PPh badan.
Jenis-Jenis Pajak CV
CV menjadi salah satu bentuk badan usaha yang kerap menjadi subjek pajak. Berdasarkan transaksi yang dilakukan ada beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan oleh CV. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai masing-masing jenis pajak CV.
1. PPh Pasal 21
CV diwajibkan melakukan pemotongan pajak secara langsung atas pendapatan pegawai seperti upah, gaji, honor, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut pasal 21, pemotongan pajak penghasilan dari karyawan harus disetor ke kas negara setiap bulannya secara rutin.
2. PPh Pasal 25
PPh pasal 25 merupakan pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayar secara bertahap tiap bulannya. Skema ini bertujuan agar bisa meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terutang dalam waktu setahun. Pajak ini harus dibayar sendiri dan tidak boleh diwakilkan.
3. PPh Pasal 28/29
PPh pasal 28/29 adalah aturan pajak CV yang harus dibayarkan jika wajib pajak mendapat penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong pajak di negara yang bersangkutan. Jenis pajak yang satu ini bisa dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak yang terangkum dalam pasal 24 UU PPh.
CV harus mampu memungut PPN sejumlah 10% dari harga jual produk barang jasa atau nilai penggantian. Hal ini dilakukan saat penyerahan terutang PPN.
4. PPN
CV yang telah memiliki status sebagai PKP wajib mengeluarkan faktur pajak serta mengumpulkan PPN sejumlah 10% dari penjualan produk barang, jasa, atau nilai penggantian yang telah dikenakan PPN. Pungutan PPN mulai berlaku saat CV melakukan penyerahan PPN terutang.
Contoh Perhitungan Pajak CV
Penghitungan pajak CV perlu disesuaikan dengan skema perpajakan yang berlaku bagi perusahaan. Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami perbedaannya, bukan pengganti penghitungan pajak berdasarkan kondisi usaha yang sebenarnya.
1. Contoh CV yang Masih Memenuhi Ketentuan PPh Final 0,5%
CV A memiliki omzet Rp2 miliar dalam satu tahun pajak. Apabila CV tersebut masih memenuhi persyaratan untuk menggunakan PPh Final 0,5%, perhitungannya secara sederhana adalah:
PPh Final = 0,5% × Rp2.000.000.000
PPh Final = Rp10.000.000
Namun, contoh ini hanya berlaku jika CV benar-benar memenuhi ketentuan penggunaan fasilitas tersebut, termasuk ketentuan transisi yang relevan setelah perubahan aturan pada 2026. Omzet di bawah Rp4,8 miliar saja tidak otomatis membuat CV berhak menggunakan tarif tersebut.
2. Contoh CV yang Menggunakan Ketentuan Umum PPh Badan
CV B memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp1 miliar dan menggunakan ketentuan umum PPh badan. Dengan asumsi tarif umum 22% berlaku penuh dan tidak ada fasilitas atau kredit pajak yang mengubah hasil perhitungan:
PPh badan = 22% × Rp1.000.000.000
PPh badan = Rp220.000.000
Dalam praktiknya, penghitungan pajak badan menggunakan penghasilan kena pajak, bukan sekadar mengalikan omzet dengan tarif PPh badan. Penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, termasuk penyesuaian fiskal dan biaya pendirian CV yang dapat dikurangkan.
CV yang memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif tertentu juga perlu menghitungnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Contoh CV yang Memiliki Kewajiban PPN
CV C melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak dan telah berstatus PKP. Perusahaan tersebut perlu menentukan apakah transaksi yang dilakukan terutang PPN dan bagaimana dasar pengenaan pajaknya.
Misalnya, nilai transaksi sebelum pajak adalah Rp100 juta. Nilai PPN yang harus dihitung tidak dapat ditetapkan hanya dengan menganggap seluruh transaksi selalu dikenai tarif 10%. Perusahaan perlu memastikan tarif, dasar pengenaan pajak, dan perlakuan transaksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Contoh ini menunjukkan bahwa kewajiban PPh dan PPN merupakan hal yang berbeda. PPh berkaitan dengan penghasilan sesuai mekanisme yang berlaku, sedangkan PPN berkaitan dengan penyerahan barang atau jasa kena pajak.
Peraturan Terbaru untuk Pajak CV UMKM
Salah satu hal yang perlu diperhatikan pemilik CV adalah perubahan ketentuan PPh Final UMKM pada 2026. PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, termasuk kelompok wajib pajak yang dapat menggunakan fasilitas PPh Final berdasarkan peredaran bruto tertentu.
Perubahan ini membuat CV perlu memeriksa kembali skema pajak yang selama ini digunakan. CV yang sebelumnya memanfaatkan tarif final 0,5% tidak boleh langsung berasumsi bahwa fasilitas tersebut terus berlaku tanpa batas.
Untuk memastikan perlakuan pajak yang tepat, periksa beberapa hal berikut:
- Tahun pendaftaran CV sebagai wajib pajak.
- Skema PPh yang digunakan selama ini.
- Masa pemanfaatan fasilitas yang telah berjalan dan sisa masa yang mungkin masih berlaku.
- Omzet serta kegiatan usaha CV.
- Ketentuan transisi berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2026.
- Kewajiban pembukuan, pembayaran, dan pelaporan berdasarkan skema pajak yang berlaku.
Jika CV sudah harus menggunakan ketentuan umum, pengurus perlu menyiapkan administrasi pembukuan dan menghitung penghasilan kena pajak sesuai ketentuan PPh badan. Tarif umum PPh badan sebesar 22% bukan berarti seluruh omzet CV otomatis dikenai pajak sebesar 22%.
Informasi resmi mengenai perubahan tersebut dapat diperiksa melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 pada situs Direktorat Jenderal Pajak.
Peraturan Terbaru untuk Pajak CV UMKM
Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 wajib pajak CV UMKM hanya bisa memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5% selama 4 tahun. Jadi jika CV sudah memanfaatkan tarif ini sejak tahun 2019, maka mulai tahun 2023 harus sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif pajak 0,5%.
Mulai tahun 2023 CV sudah tidak lagi dibolehkan menggunakan skema PPh final UMKM karena tarif PPh badan telah ditetapkan menjadi 22%. Jika usaha yang Anda kelola belum mencapai omzet lebih dari 4,8 miliar per tahun maka ada fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%.
Itulah beberapa aturan pajak CV yang harus ditaati oleh semua pemilik badan usaha berbentuk commanditaire vennootschap. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai aturan pajak CV Anda bisa menghubungi kontak WhatsApp kami.
Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendirian CV Jogja. Kami memiliki tim yang ahli di bidang hukum, sehingga bisa memandu Anda melalui setiap langkah untuk membuka CV sampai mengurus perpajakannya.
Kesimpulan
Aturan pajak CV mencakup kewajiban Pajak Penghasilan, pemotongan pajak atas pembayaran tertentu, serta PPN apabila persyaratannya terpenuhi. Jenis dan besarnya kewajiban pajak bergantung pada kondisi usaha dan ketentuan yang berlaku.
Perubahan PP Nomor 20 Tahun 2026 juga membuat pemilik CV perlu memeriksa kembali kelayakan penggunaan PPh Final UMKM 0,5%. Jangan hanya menggunakan batas omzet sebagai satu-satunya acuan.
Dengan memahami aturan pajak CV dan menyiapkan administrasi secara tertib, pengusaha dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Untuk keputusan perpajakan yang spesifik, terutama mengenai ketentuan transisi dan penghitungan pajak tahunan, konsultasikan kondisi CV kepada konsultan pajak atau petugas pajak.
FAQ Seputar Aturan Pajak CV
Apakah CV wajib membayar pajak?
CV wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku dan kondisi kegiatan usahanya. Jenis serta besarnya pajak bergantung pada penghasilan, transaksi, dan status perpajakan CV.
Apakah pajak CV selalu 0,5% dari omzet?
Tidak. Setelah perubahan aturan pada 2026, CV tidak otomatis dapat menggunakan PPh Final UMKM 0,5% hanya karena omzetnya di bawah Rp4,8 miliar. Kelayakan penggunaan fasilitas dan ketentuan transisi perlu diperiksa.
Berapa tarif PPh badan untuk CV?
Tarif umum PPh badan adalah 22% dari penghasilan kena pajak, dengan memperhatikan fasilitas atau ketentuan khusus yang mungkin berlaku. Penghitungan pajak tidak dilakukan dengan langsung mengalikan tarif tersebut dengan seluruh omzet.
Apakah semua CV wajib menjadi PKP?
Tidak semua CV otomatis wajib menjadi PKP. Kewajibannya bergantung pada ketentuan PPN, omzet, jenis penyerahan, dan kondisi usaha yang bersangkutan.
Kapan pajak CV harus dilaporkan?
Jadwal pembayaran dan pelaporan berbeda menurut jenis pajak dan kewajibannya. Pengurus CV perlu mengikuti tenggat yang berlaku untuk pembayaran, pelaporan masa, dan pelaporan tahunan sesuai ketentuan perpajakan.
Apakah LegalJogja dapat membantu pendirian CV di Jogja?
LegalJogja menyediakan layanan pendirian CV di Jogja. Anda dapat berkonsultasi mengenai proses pendirian dan dokumen administrasi usaha. Untuk penghitungan atau keputusan perpajakan yang spesifik, pastikan untuk berkonsultasi dengan pihak yang kompeten di bidang perpajakan.
Konsultasikan kebutuhan pendirian CV Anda bersama LegalJogja. Hubungi tim LegalJogja untuk memperoleh informasi mengenai proses, persyaratan, dan layanan pendirian CV di Yogyakarta.
Baca juga artikel : CV vs PT di Jogja: Mana yang Lebih Cocok untuk Bisnis Anda di 2026?